IR SOEKARNO

IR SOEKARNO

PROFIL MINI IR SOEKARNO :

Nama                                        : Kusno Sosrodihardjo berganti nama Soekarno

Tempat /Tanggal Lahir        : Blitar, 6 Juni 1901

Wafat                                        : 21 Juni 1970 (umur 69)

Partai politik                          : Partai Nasional Indonesia (sekarang PDI)

Istri                                           : Istri

  1. Oetari (1921–23)
  2. Inggit Garnasih (1923–43)
  3. Fatmawati (1943–56)
  4. Hartini (1952–70)
  5. Kartini Manoppo (1959–68)
  6. Ratna Sari Dewi (1962–70)
  7. Haryati (1963–66)
  8. Yurike Sanger (1964–68)
  9. Heldy Djafar (1966–69)

Lanjutkan membaca “IR SOEKARNO”

Komisi Tiga Negara dan Perjanjian Renville

          Komisi Tiga Negara (KTN)

p7
Komisi Tiga Negara

          Komisi tiga Negara sebagai mediator yang berharga – KTN merupakan sebuahkomite yang dibentik oleh Dewan Keamanan PBB yg bakal menjadi penengah konflik antara Indonesia serta Belanda. Komite ini di kenal sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), Komisi Tiga Negara (KTN), disebut begitu sebab beranggotakan tiga negara, yaitu:

  • Australia yang dipilih oleh Indonesia diwakili oleh Richard C. Kirby
  • Belgia yang dipilih oleh Belanda diwakili oleh Paul van Zeeland
  • Amerika Serikat sebagai pihak yang netral menunjuk Dr. Frank Graham.

Tugas KTN 

  • Menguasai dengan cara langsung penghentian tembak menembak sesuai dengan resolusi PBB
  • Menjadi penengah konflik antara Indonesia serta Belanda.
  • Memasang patok-patok wilayah status quo yang dibantu oleh TNI
  • Mempertemukan kembali Indonesia serta Belanda dalam Perundingan Renville. Tetapi, Perundingan Renville ini mendampakkan wilayah RI makin sempit

PERJANJIAN RENVILLE

           Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, dan KTN sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdulkadir Wijoyoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah intemasional yang perlu adanya campur tangan negara lain.

Isi Perjanjian Renville dari persetujuan itu adalah sebagai berikut.

  • Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
  • Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesiaa Belanda.
  • Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
  • Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
  • Antara enam bulan sampai satu tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
  • Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.
renville
Perjanjian Renville

Kerugian Perjanjian Renville Bagi Indonesia

Persetujuan Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini merupakan ini merupakan akibat dari diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil Agresi Militer Belanda 1. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka.

Setelah penandatanganan Persetujuan Renville, pihak pemerintah menghadapi tentangan sangat berat dan mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuchlin jatuh. Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Harta. Namun di bawah pemerintahan Hatta muncul banyak rongrongan dan salah satunva dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasinya yang bernama Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, keadaan seperti itu dimanfaatkan pihak Belanda untuk melancarkan Militer 2.

Nama Anggota:

  1. Anggi Setyowati (04)
  2. Aprilian Hurus Setya Wijaya (06)
  3. Dian Ayu Pramukawati (12)
  4. Kholila Liez Ramadhani (21)
  5. Nur Yuliana (23)
  6. Sri Yunani (29)

Terus Memimpin Perang dan Peranan Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Menunjukkan Eksistensi TNI

Terus Memimpin Perang

agresi2bmiliter2bbelanda2bii

Pasukan Tentara Belanda melakukan serangan penyerangan militer ke II melakukan serangan dari udara laut dan darat keseluruh wilayah nusantara. Pada tanggal 19 Desember 1948. Tujuanya ialah menguasai nusantara kembali dengan cara keseluruhan, dari pihak Indonesia tak mungkin melakukan perlawanan perang melewati perang stelling alias frontale corlog, disebabkan peralatan yang tak lebih dari sisi persenjataan yang tak lebih memadai untuk mempersiapkan alat alat itu tak memungkinkan bagi Indonesia sebab Indonesia yang baru membentuk Negara maka belum siap untuk mempersiapkan alat alat perang itu.

Lanjutkan membaca “Terus Memimpin Perang dan Peranan Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Menunjukkan Eksistensi TNI”

Agresi militer dan perjanjian linggarjati

Kelompok 1
Alifie Surya Wibawa         (02)
Ana Tsalisa Febriana        (03)
Anisa Nurrohmah             (05)
Bella Dwi Nur Wachidah (08)
Dharmaning Pusporini    (10)
Fajar Muslim                       (15)
Reza Erdin Algifari            (27)
Yocha Wisnu Pradita        (30)

Agresi Militer

Latar belakang

Pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini.
Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook menyampaikan pidato radio di mana dia menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Linggarjati. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia.
Dimulainya operasi militer

Konferensi pers pada malam 20 Juli di istana, di mana Gubernur Jenderal HJ Van Mook mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya Aksi Polisionil Belanda pertama Baru ?. Serangan di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam, sehingga dalam bukunya, J. A. Moor menulis agresi militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari Pembantaian Westerling|pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat.

Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan.

Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto|Agustinus Adisutjipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo.

Campur tangan PBB

Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati.

Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.

Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama INDONESIA, dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Augustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question.

Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran.

Pada 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

Perundingan Linggarjati

Latar Belakang

Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan ‘status quo’ di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, Diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Pulau Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.
Misi pendahuluan

Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.
Jalannya perundingan

Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook,dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.

Hasil perundingan

Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi:
Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa dan Madura.
Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS.
Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.
Pro dan Kontra di kalangan masyarakat Indonesia

Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.
Pelanggaran Perjanjian

Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

Mr.Ahmad Soebardjo

                                                               t

Tim    :         1. Fajar Muslim

                      2. Yocha Wisnu Pradita

Mr. Achmad Soebardjo

Achmad Soebardjo Djojoadisurjo (lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 – wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun) adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Mr. Achmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Adapun peranan Mr. Achmad Soebardjo adalah sebagai berikut.
a. Mr. Achmad Soebardjo menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda Ahmad Soebardjo pada masa pendudukan Jepang dipekerjakan sebagai Pembantu Kantor Penasehat Angkatan Darat Jepang di Jakarta yang dikepalai oleh Drs. Mohammad Hatta Ahmad Soebardjo ditawari pekerjaan sebagai Kepala Biro Research Angkatan Laut Jepang (Kaigun Bukanhu) di bawah pimpinan Laksamana Muda Maeda.

v Ahmad Soebardjo sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Pertama Republik Indonesia.

 

Ahmad Soebardjo dipilih sebagai anggota BPUPKI yang diangkat oleh Gunseikanbu berkat pengalamannya bekerja untuk Laksamana Muda Maeda.

Ahmad Soebardjo berperan serta dalam menyumbangkan berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Salah satu pemikiran yang disampaikan oleh Ahmad Soebardjo, yaitu ”Dalam meracang suatu konstitusi bagi Indonesia, adalah suatu kesalahan besar bila kita hanya meniru atau menuliskan kembali suatu Konstitusi dari negara-negara lain. Apa yang baik bagi negara-negara lain, belum tentu baik daripada suatu falsafah hidup yang asing bagi alam pikiran serta pandangan mengenai kehidupan dan dunia.” Usulan dari Ahmad Soebardjo kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BPUPKI untuk menyusun dasar negara dengan mengambil beberapa teori-teori dari para filsuf terkenal seperti Voltaire, J.J. Rousseau, Montesquieu, John Lock, H. Spencer, dan Thomans Paine untuk teori individualistis, Karl Marx, Engels, dan Lenin untuk teori kelas, Adam Miller dan Hegel untuk teori Negara Kesatuan. peranan Ahmad Soebardjo sangatlah besar dalam menyukseskan terjadinya proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta. Ahmad Soebardjo berperan dalam membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah mereka diculik oleh para pemuda ke Rengasdengklok. Beliau berhasil membujuk para pemuda untuk membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta dan meyakinkan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta, Ahmad Soebardjo berhasil membujuk Laksamana Maeda agar rumahnya dapat dipergunakan oleh Soekarno dan Hatta untuk menyusun naskah proklamasi. Dipilihnya rumah Laksamana Muda Maeda, karena berkat jabatannya maka pihak Angkatan Darat Jepang tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga keselamatan Soekarno dan Hatta dapat terjamin. Ahmad Soebardjo menjadi salah satu tokoh penting yang terlibat langsung dalam penyusunan naskah proklamasi. Setelah selesai disusun, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaaan No.56 Jakarta, dan Ahmad Soebardjo juga turut serta dal Ahmad Soebardjo ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Luar Negeri yang pertama. Di Departemen yang dipimpinnya, Ahmad Soebardjo menghadapi berbagai masalah seperti ketiadaan pegawai dan tempat kerjanya. Untuk itu, Ahmad Soebardjo membuat iklan untuk merekrut pegawai dan menggunakan tempat kerjanya di Jalan Cikini Raya No.82 menjadi kantor pertama Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Tugas pertama yang diemban oleh Ahmad Soebardjo sangatlah berat, yaitu meyakinkan sekutu yang ingin datang ke Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang bahwa saat itu Indonesia telah menjadi negara yang merdeka, sehingga sekutu yang ingin datang harus meminta persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Tugas tersebut berhasil dilakukan dengan baik, karena sekutu mengakui keberadaan Pemerintah Indonesia. Posisi Ahmad Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri hanya bertahan selama tiga bulan, karena adanya perubahan dalam Pemerintahan yang menyebabkan kekuasaan Presiden dialihkan kepada Perdana Menteri pada bulan November 1945. Posisi Menteri Luar Negeri dijabat oleh Sutan Sjahrir yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri.
am peristiwa yang menjadi titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa lain.

Mohammad Hatta

Tim :

  • Dhella Laksana (11)
  • Kholila Liez Ramadhani (21)

 

MOHAMMAD HATTA

(Bapak proklamator Indonesia)

 

  1. Peran Moh.Hatta dalam proklamasi
  2. Bung Hatta aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi anggota BPUPKI dan juga PPKI
  3. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Hatta bersama dengan Ir. Sukarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
  4. Bersama Ir. Soekarno merumuskan dan menandatangani naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
  5. Berjasa atas perubahan beberapa kata dalam piagam Jakarta
  6. Sebagai perantara antara golongan tua dan golongan muda
  7. Menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus–2 November 1949.
  8. Pada tanggal 27 Desember 1945, menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.
  9. Mohammad Hatta dipercaya mendampingi Ir. Soekarno menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia.

 

  1. Keteladanan Moh.Hatta
  2. Jujur dan rendah hati

Ketika Bung Hatta ingin menunaikan ibadah haji di tanah suci, beliau berangkat dengan menggunakan biaya sendiri. Padahal waktu itu Bung Karno telah menawari untuk berangkat menggunakan pesawat terbang yang biayanya ditanggung negara. Tapi, Bung Hatta menolaknya dan lebih memilih untuk naik haji menggunakana biaya sendiri sebagai rakyat biasa,Padahal waktu itu beliau Wakil Presiden RI

 

  1. Sederhana dan baik hati

Selama hidupnya, Bung Hatta memimpikan mempunyai sepatu merk Bally. Bung Hatta bahkan menggunting iklan sepatu Bally dan menempelkannya di buku hariannya. Bung Hatta lalu menabung agar bisa membeli sepatu tersebut. Sayangnya, sampai akhir hayat pun Bung Hatta tetap tidak bisa membeli sepatu Bally. Bung Hatta lebih memilih menggunakan uang tabungannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membantu orang yang membutuhkan.

  1. Mendahulukan kepentingan negara

Ibu Rahmi, istri Bung Hatta menabung sedikit demi sedikit untuk membeli mesin jahit. Ketika tabungannya sudah cukup, Ibu Rahmi pun berencana untuk membeli mesin jahit impiannya. Tapi, kemudian Ibu Rahmi sedih karena tidak jadi membeli mesin jahit tersebut. Kenapa? Sewaktu Ibu Rahmi akan membeli mesin jahit ternyata ada berita bahwa ada penurunan nilai mata uang dari 100 rupiah menjadi 1 rupiah. Meskipun Bung Hatta tahu hal itu, beliau tidak mau menceritakan kepada Ibu Rahmi karena hal tersebut merupakan suatu rahasia negara.

SUWIRYO

index

Disusun oleh :

  1. Bella Dwi Nur Wachidah   (08)
  2. Fitri Handayani             (16)

 

                                                     SUWIRYO

                                  (Bapak walikota pertama Jakarta)    

 

Raden Suwiryo lahir di Wonogiri, 17 Februari 1903 dan wafat di Jakarta, 27 Agustus 1967 pada umur 64 tahun adalah seorang tokoh pergerakan Indonesia. Beliau pernah menjadi Ketua Umum PNI dan pernah menjadi Walikota Jakarta. Suwiryo menamatkan sekolah di AMS dan kuliah di Rechtshogeschool.

Peran :

  1. Aktif Dalam perhimpunan pemuda Jong Java dan PNI
  2. Pendiri Partindo
  3. Aktif di Jawa Hokokai dan PUTERA
  4. Menjabat sebagai Walikota Jakarta yang pertama
  5. Bertanggung jawab atas terselenggaranya proklamasi di kediaman Bung Karno
  6. Menggerakkan massa rakyat menghadiri rapat raksasa di Lapangan Ikada Monas
  7. Sebagai pimpinan biro urusan daerah pendudukan di Kementrian Dalam Negeri
  8. Sebagai Wakil Pemerintah RI pada Republic Indonesia Serikat (RIS)
  9. Sebagai Wakil perdana Menteri dalam cabinet Sukiman-Suwirjo
  10. Sebagai Presiden direktur Bank Umum merangkap Presiden Komisaris Bank industri Negara (BIN) yang kemudian dikenal dengan Bapindo
  11. Sebagai ketua umum PNI
  12. Menjadi anggota MPRS
  13. Menjadi anggota DPA
  14. Memberikan sambutan sebagai Walikota Jakarta setelah Pengibaran Bendera Merah Putih.

Keteladanan :

  1. Bertanggung jawab

Beliau bertanggung jawab atas terselenggaranya proklamasi dikediaman Bung Karno ,Suwiryo sangat berpengaruh dalam peristiwa proklamasi tanpa adanya dia mungkin proklamasi tidak berjalan dengan lancar atau mungkin tidak akan terlaksana.

  1. Aktif dalam pergerakan nasional

Suwiryo aktif dalam perhimpunan pemuda Jong-Java , PNI ,Jawa Hokokai dan PUTERA . Aktif dalam organisasi sangatlah penting ,Suwiryo mengikuti berbagai organisasi nasional untuk membuat Indonesia merdeka . perjuangan untuk Negara sangatlah besar .

  1. Pemberani

        Suwiryo berani menganggung segala akibat menyampaikan kekalahan Jepang pada masyarakat Jakarta. Beliau juga meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan .

Sikap pemberani Suwiryo pantas diteladani . Tidak benyak orang yang mau menanggung resiko setelah berkata yang sebenarnya .

  1. Pandai

Suwiryo salah satu tokoh yang pandai ,beliau pandai berorganisasi ,pandai memanage waktunya dan pengetahuannya sangatlah luas sehingga ia diangkat sebagai ketua umum PNI, sebagai walikota pertama Jakarta, sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6, Sebagai Presiden direktur Bank Umum merangkap Presiden Komisaris Bank industri Negara (BIN) yang kemudian dikenal dengan Bapindo dan lain-lain.

  1. Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme yang tinggi

Keikutsertaan Suwiryo dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mencerminkan bahwa beliau memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi.

Latief Hendraningrat

Nama   : Ida Trisnawati           (17)

Sri Yunani                 (29)

Kelas   : XI MIPA 4

Latif Hendraningrat.png

Latief Hendraningrat tentara PETA berpangkat shodanco mengerek bendera merah putih untuk pertama kalinya setelah proklamasi. Saat itu Latief berpakaian Perwira PETA dan menyandang samurai.Saat pelaksanaan proklamasi , ia merupakan salah satu tokah yang cukup sibuk, ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur No.56. Misalnya ia harus mencari dan menjemput Moh.Hatta.

            Dengan tangkas Latief menaikkan bendera merah putih buatan Fatmawati.Berkibar di atas tiang bendera dari bambu yang dibuat tergesa-gesa.
Saat menaikkan bendera, Latief dibantu oleh Suhud, seorang anggota barisan pelopor.

sikap dan yang dapat diteladani dari Latief Hendraningrat, antara lain :

  • Semangat Nasionalisme dan Patriotisme yang tinggi.
  • Persatuan dan Kesatuan.
  • Kebersamaan dan Tanggung jawab.
  • Cinta tanah air
  • Rela berkorban tanpa pamrih
  • Berani
  • Pantang menyerah
  • Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri.

Syahruddin

        syahruddin

Syahruddin adalah seorang wartawan atau seorang telegraphis pada kantor berita Jepang (DOMEI) yang berperan mengabarkan berita proklamasi di seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi ketika personel Jepang sedang beristirahat pada tanggal 17 Agustus tepatnya sekitar pukul 4 sore. Saat itu Pak Jusuf sedang berada di Hoso Kyoku (Radio Militer Jepang di Jakarta). Tiba-tiba muncul Syahruddin di lokasi itu, Pak Jusuf sempat meralat kebenaran berita bahwa yang datang adalah sejarawan Des Alwi. Syahruddin yang masuk Hoso Kyoku dengan melompati pagar itu menyerahkan selembar kertas dari Adam Malik yang isinya, “Harap berita terlampir disiarkan”. Berita yang dimaksud adalah Naskah Proklamasi yang telah dibacakan Bung Karno jam 10 pagi. Masalahnya, semua studio radio Hoso Kyoku sudah di jaga ketat sejak beberapa hari sebelumnya, tepatnya sehari setelah  Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh Amerika. Jusuf kemudian berunding dengan rekan-rekannya, diantaranya Bachtiar Lubis (kakak dari Sastrawan dan tokoh pers Indonesia Mochtar Lubis) dan Joe Saragih, seorang teknisi radio.

Hal yang patut diteladani oleh Syahruddin adalah beliau memiliki sifat rela berkorban karena dia merelakan dirinya terancam oleh tentara Jepang demi menyebarkan informasi tentang proklamasi. Selain itu, beliau juga mengajarkan bahwa setiap sesuatu yang dikerjakan dengan segera dan cepat tapi tanpa terburu-buru akan menghasilkan hasil yang maksimal dan memuaskan.

Nama anggota:

  1. Isna Khoirum Muthiah (19)
  2. Nur Yuliana (23)